Seorang menteri Israel menjuluki presiden As Barack Obama sebagai seorang Firaun berkulit hitam ditengah semakin melebarnya jurang perbedaan antara kedua negara sekutu tersebut.

Pernyataan yang dilontarkan oleh menteri sains dan teknologi Israel, Daniel Hershkowitz, tersebut terjadi setelah Obama menyerukan pembekuan pembangunan pemukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat terjajah.

“Permintaan untuk mencegah semakin “pertumbuhan alami” tersebut sangatlah tidak beralasan dan mirip seperti perintah Firaun yang menyerukan agar semua anak laki-laki dibenamkan ke dasar sungai nil,” kata Hershkowitz.

Pihak Washington sebelumnya menuntut penghentian pembangunan pemukiman Yahudi ilegal yang disebut Israel “pertumbuhan alami.”

“Apa yang akan kita katakan kepada sebuah keluarga yang hanya memiliki satu orang anak, yang kini sudah memiliki empat atau lima orang anak? Apakah anak-anak yang lainnya harus dipindahkan ke Petah Tikva? AS harusnya mengerti bahwa permintaan tersebut tidak masuk akal, dan kami harus menyatakan itu kepada AS dengan tegas,” tambahnya.

Sementara itu, menteri dalam negeri Israel, Eli Yishai, juga mengeluarkan kecaman keras terhadap Obama atas permintaan AS tersebut.

“Permintaan untuk membekukan pembangunan pemukiman Yahudi adalah keputusan pemerintah yang tidak disukai oleh masyarakat luas, khususnya dalam hal “pertumbuhan alami” pemukiman Yahudi.”

“Hal tersebut sama artinya dengan perintah pengusiran atas kaum muda yang tinggal di Ma’aleh Adumim dan Kiryat Sefer. Saya berharap agar pemerintah AS bisa memahami keadaan ini. Apa yang diinginkan AS dari kami menyangkut masalah keamanan yang tidak mungkin kami lakukan,” tambahnya.

Namun demikian, para menteri tersebut tampaknya akan bersepakat dengan para anggota kabinet dari kelompok sayap-kiri yang mendesak mereka agar sebisa mungkin menghindari selisih paham dengan pemerintahan AS.

“Kami harus mengerti bahwa peraturan permainan telah berubah,” kata menteri kesejahteraan, Isaac Herzog, dari partai buruh. “Pemerintahan AS yang sekarang memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini jika dibandingkan dengan dua presiden pendahulu Obama.”

Dia menambahkan, “Jika anda menginginkan sebuah gelas yang terisi penuh, maka anda hanya akan mendapatkan gelas yang berisi setengahnya. Jika anda tidak menciptakan keseimbangan diplomatik, maka anda akan kehilangan dukungan AS.”

Menurut rencana perdamaian “roadmap” yang didukung AS, Israel harus mengakhiri segala bentuk pembangunan pemukiman Yahudi di tanah yang dijajah sejak perang tahun 1967.

Menteri informasi dan Diaspora, Yuli Edelstein memilih memberikan pandangan yang positif mengenai perselisihan yang mengancam akan semakin memperlebar jurang yang ada antara AS dan Israel.

“Dalam beberapa hari terakhir, terbukti bahwa kita beruntung memiliki Perdana Menteri seperti (Benjamin) Netanyahu yang menggelar pembicaraan (dengan AS) perihal “pertumbuhan alami” di Tepi Barat dan pembangunan pemukiman di Yerusalem,” katanya. Bayangkan saja jika perdana menterinya orang lain, mungkin saja kita semua akan terus berbelit-belit dalam jangka waktu yang tidak terhingga.”

Dia menambahkan, “Kami tidak menginginkan adanya konflik dengan Gedung Putih, kami hanya meminta pengertian dari mereka, dan kunjungan Netanyahu ke sana telah membuktikan hal tersebut. Presiden Obama adalah sahabat Israel, dan saya yakin kami semua akan dapat menyelesaikan ketidaksepahaman ini.”

Pemimpin kelompok nasional, Ya’akov Katz, mengatakan kepada radio militer bahwa jika sampai Netanyahu menghentikan pembangunan pemukiman, maka partainya pasti akan segera mengambil langkah untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu.

“Ketika sebelumnya Netanyahu digulingkan oleh kelompok kanan, dia dijatuhkan secara diam-diam,” kata Katz. “Jika saya yang menjadi perdana menteri, saya akan berkata dengan sopan kepada Obama bahwa “tanah Israel” adalah tanah kami. Saya sangat yakin jika saya berbicara dengan penuh cinta kasih, maka dia akan setuju dengan saya.”

Pemerintahan baru Israel yang dikomandani oleh Benjamin Netanyahu telah mengisyaratkan bahwa pihaknya akan mengingkari komitmen atas perjanjian yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya berkenaan dengan proses perdamaian. (dn/ptv/yn) Dikutip oleh www.suaramedia.com